MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH (UP3AD) KABUPATEN PURBALINGGA

Hayat Basuki Trihatmojo, (2017) MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH (UP3AD) KABUPATEN PURBALINGGA. Other thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

[img]
Preview
Text
HAYATI BASUKI TRIATMAJA - COVER.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
HAYATI BASUKI TRIATMAJA - BAB I.pdf

Download (596kB) | Preview
[img]
Preview
Text
HAYATI BASUKI TRIATMAJA - BAB II.pdf

Download (875kB) | Preview
[img]
Preview
Text
HAYATI BASUKI TRIATMAJA - BAB III.pdf

Download (494kB) | Preview
[img]
Preview
Text
HAYATI BASUKI TRIATMAJA - BAB IV.pdf

Download (754kB) | Preview
[img]
Preview
Text
HAYATI BASUKI TRIATMAJA - BAB V.pdf

Download (492kB) | Preview
[img]
Preview
Text
HAYATI BASUKI TRIATMAJA - DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (667kB) | Preview

Abstract

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala dari pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UP3AD Kabupaten Purbalingga.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yurid is normatif.Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemungutannya. Adanya hambatan - hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh UP3AD Kabupaten Purbalingga telah dilakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut, walaupun hasilnya belum maksimal.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Soediro,S.H., L.LM.,
Uncontrolled Keywords: Pajak , kendaraan bermoto r, pada unit pelayanan pendapatan dan pemberdayaan asset daerah (UP3AD) Kabupaten Purbaling ga
Subjects: K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: windarto .
Date Deposited: 15 May 2017 04:10
Last Modified: 15 May 2017 04:10
URI: http://repository.ump.ac.id/id/eprint/1898

Actions (login required)

View Item View Item